PENGEMBANGAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MEWUJUDKAN TATANAN INDONESIA SEHAT

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan yang maha Esa atas limpahan berkah, rahmat serta inayahnya-lah sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan TUGAS ini sebagai pengganti MID dari mata kuliah “Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat” (PPM) yang diberikan oleh dosen pembimbing, kakanda Zulkarnaen, Skm.

Tak lepas dari Substansi dan Background penulis, sehingga penulis hanya mengangkat pokok bahasan pemberdayaan dalam hal kesehatan. Adapun Tema yang penulis akan uraikan adalah: “Pengembangan masyarakat lokal dalam mewujudkan tatanan Indonesia sehat”.

Dalam penyusunan Artikel ini, penulis hanya mengambil referensi baik dari buku-buku yang ada maupun dari internet. Oleh sebab itu, penulis sadar sepenuhnya akan kekurangan-kekurangan dalam penyusunannya sehingga penulis mengharapkan saran serta kritikan yang sifatnya konstruktif dalam perbaikan tugas selanjutnya.

            Akhirnya tiada kata yang patut penulis ucapkan selain ucapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Dosen pembimbing serta teman-teman atas support dan motivasi yang telah diberikan hingga pada akhirnya Tugas ini terselesaikan tepat pada waktunya.

                                                                                    Makassar, 08 Desember 2011

                                                                                                     Penulis

A.    TINJAUAN TEORITIS    FAKTA

Kapitalisme neoliberal menyebabkan terjadinya de-industrialisasi dan memicu krisis ekonomi, Tranformasi ini menggiring lonjakan intensitas jumlah pengangguran, ketidakpastian penghasilan, menimbulkakan nilai paradox dalam kesenjangan sosial-ekonomi dan terpuruk ke dalam kemiskinan yang endingnya adalah masalah kesehatan yang begitu kompleks. Masalah kesehatan diindonesia masih menjadi boomerang yang harus terus dicari hubungan kausalitasnya, dimana belum didapatkan obat dari penyakit yang timbul, timbul lagi penyakit baru (New communicable disease). Kemiskinan dan kesehatan di negara-negara dunia ketiga berhubungan dengan eksploitasi terhadap tenaga kerja dan alam serta dehumanisasi. Kemiskinan penduduk di negara ber­kembang  merupakan dinamika kemiskinan  multidimensi  kehidupan. Di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ada kecenderungan   pengentasan  kemiskinan berbasis pemberdayaan khususnya kesehatan.

Arti pemberdayaan masyarakat dalam konteks community development berarti pertumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak pada masyarakat untuk mengatasi masalah mereka sendiri. Pengembangan Masyarakat (PM) memiliki sejarah panjang dalam praktek pekerjaan sosial (Payne, 1995; Suharto, 1997). Sebagai sebuah metode pekerjaan sosial, PM memungkinkan pemberi dan penerima pelayanan terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi. PM meliputi berbagai pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Meskipun PM memiliki peran penting dalam pekerjaan sosial, PM belum sepenuhnya menjadi ciri khas praktek pekerjaan sosial. PM masih menjadi bagian dari kegiatan profesi lain, seperti perencana kota, pengembang perumahan dan peningkatan kesehatan. PM juga masih sering dilakukan oleh para voluntir dan aktivis pembangunan yang tidak dibayar dan khususnya adalah kader kesehatan. Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah PM dapat dan harus didefinisikan sebagai kegiatan profesional. Yang jelas, PM memiliki tempat khusus dalam khazanah pendekatan pekerjaan sosial, meskipun belum dapat dikategorikan secara tegas sebagai satu-satunya metode milik pekerjaan sosial (Mayo, 1998).

Fasilitator pemberdayaan bertugas  mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Perwujudan kemandirian  ditandai  dengan  semakin  tingginya  keberdayaan  kelompok-kelompok  sosial  dalam  memenuhi  kebutuhan pokok  anggotanya dalam hal produktivitas.

Oleh karena itu, kesehatan merupakan kebutuhan setiap orang yang harus dipenuhi dan dijamin oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Dengan melihat angka kesehatan suatu negara dapat pula dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Jika angka kesehatannya tinggi maka dapat dikatakan negara tersebut sejahtera dan sebaliknya. Kesejahteraan itupun diukur bagaimana produktivitas SDM nya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memahami betul akan pentingnya kesehatan (kesejahteraan). Hal ini dapat dilihat dalam tujuan negara Indonesia, yaitu memajukan kesejahteraan umum, tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Berdasarkan landasan inilah maka dalam APBN dianggarkan dana untuk menunjang kesehatan masyarakat salah satunya ditujukan untuk masyarakat miskin mengingat tidak sedikit penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan yang sampai saat ini menjadi polemik yang dihadapi bangsa ini.

Seperti diketahui, Visi Kementerian Kesehatan adalah ”Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan”, sedangkan misinya adalah:

1) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani

2) melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya   kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan

3) menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan; dan menciptakan tatakelola kepemerintahan yang baik.

Selanjutnya dalam Rakerkesnas bulan Februari 2011, Menteri Kesehatan kembali menegaskan bahwa untuk  mencapai target pembangunan kesehatan yang tercermin dalam Visi Kemenkes tersebut di atas, perlu dilakukan inovasi dan terobosan dalam berbagai hal di setiap tingkat administrasi pemerintahan dengan tetap memperhatikan koridor hukum. Berkaitan dengan hal itu Menkes mengingatkan kembali 7 terobosan atau Reformasi Pembangunan Kesehatan Masyarakat, yaitu:

1) Revitalisasi  pelayanan kesehatan dasar dan pemenuhan Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK)

2) Ketersediaan, keterjangkauan obat di seluruh fasilitas kesehatan

3)  Ketersediaan, distribusi, dan retensi  sumber daya manusia kesehatan yang adil dan merata

4) Pengembangan jaminan kesehatan

5) Pengelolaan Daerah Bermasalah Kesehatan dan pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terpencil

6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kesehatan, dan

7) Pengembangan World Class Health Care.

Agar dapat tercapainya reformasi pembangunan kesehatan masyarakat  yang kita dambakan bersama tentunya diperlukan data kesehatan dasar yang dapat dikumpulkan secara berkesinambungan. Data tersebut dikumpulkan  baik secara rutin maupun melalui berbagai survei, riset ataupun  penelitian.  Dalam 5 tahun terakhir ini, Kementerian Kesehatan – dalam hal ini Badan Litbang Kesehatan – telah 2 kali melaksana riset dalam skala nasional yaitu Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2010. Hasil Riskesdas 2007 telah dimanfaatkan oleh penyelenggara program, terutama di jajaran Kementerian Kesehatan; dan Bappenas, untuk evaluasi program pembangunan kesehatan.  Komposit beberapa  indikator Riskesdas 2007 juga telah digunakan sebagai model Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) di Indonesia untuk melihat peringkat kabupaten/kota dan merupakan indikator dalam penentuan daerah bermasalah kesehatan. Demikian juga dari Riskesdas 2010 hasil yang telah diperoleh adalah dengan diketahuinya pencapaian komitmen upaya kesehatan tingkat global dan nasional dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Salah satu bentuk upaya yang harus dilakukan dalam pemberdayaan adalah:

1.      Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat persuasif dan tidak memerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan memecahkan masalah, menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki termasuk partisipasi dan dukungan tokoh masyarakat serta LSM yang ada dan hidup di masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan akan menghasilkan kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dengan demikian pemberdayaan masyarakat merupakan proses sedangkan kemandirian merupakan hasil, karenanya kemandirian masyarakat dibidang kesehatan bisa diartikan sebagai kemampuan untuk dapat mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat, kemudian merencanakan dan melakukan cara pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat tanpa tergantung pada bantuan eksternal atau dari luar.

Pemberdayaan masyarakat meliputi bagaimana menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat, menumbuhkan dan atau mengembangkan peran serta masyarakat, mengembangkan semangat gotong royong dalam pembangunan kesehatan, bekerja bersama di masyarakat, menggalang kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Desa/Kelurahan serta penyerahan pengambilan keputusan sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Strategi pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai salah satu bentuk pengejewantahan pendidikan, komunikasi dan ilmu perilaku (PKIP) untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah dan tidak merusaknya, mengembangkan berbagai cara untuk menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan kultur budaya masyarakat setempat serta mengembangkan manajemen sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat secara terbuka dan transparan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan di tingkat Desa/Kelurahan yang didukung oleh semua komponen terkait di tingkat Kecamatan/Puskesmas, sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan Desa/Kelurahan Siaga.

Hal ini akan jauh lebih efektif ketika masyarakat diberikan arahan dan penjelasan serta gambaran akan pentingnya suatu kegiatan dimana kegiatan itu adalah kepentingan bersama melalui pendekatan komunikasi.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian arah perubahan perilaku, marilah kita lihat bagan dibawah ini:

Lingkaran atau siklus tersebut menggambarkan bahwa perubahan perilaku akan terjadi ketika individu mendapatkan gambaran dari efek suatu permasalahan sehingga menimbulkan stimulus atau rangsangan ke otak hingga menimbulkan rasa penasaran untuk berbuat dan mencobanya.

2.      Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Adalah salah satu upaya pengembangan yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat melalui model persuasif dan tidak memerintah, untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan mengoptimalkan kemampuan masyarakat dalam menemukan, merencanakan dan memecahkan masalah. Pembinaan lokal merupakan serangkaian langkah yang diterapkan guna menggali potensi dan minat masyarakat menyangkut pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), meningkatkan dan mengarahkan peran serta masyarakat setempat dalam menata hidup sehat dan produktif.

3.      Pemberdayaan Keluarga

Adalah salah satu upaya yang bersifat tidak memerintah guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga agar mampu mengidentifikasi masalah, merencakan dan mengambil keputusan untuk melakukan pemecahannya dengan benar, tanpa atau dengan bantuan dari pihak lain. Pemberdayaan keluarga dibidang kesehatan akan menghasilkan kemandirian keluarga dalam menemukan masalah kesehatan yang ada dalam keluarga, kemudian mampu merencanakan dan mengambil keputusan untuk memecahkan masalah kesehatannya sendiri tanpa atau dengan bantuan orang lain. Salah satu strategi yang dapat ditempuh untuk menghasilkan kemandirian di bidang kesehatan baik pada masyarakat maupun keluarga adalah melalui pendekatan komunikasi-informasi-edukasi (KIE).

Strategi dalam Identifikasi masalah kesehatan

Langkah awal yang dilakukan dalam penggerakan pemberdayaan masyarakat untuk membentuk dan mengembangkan Desa/Kelurahan Siaga adalah identifikasi masalah kesehatan dengan menitik beratkan pada masalah penyakit, lingkungan dan perilaku. Identifikasi masalah kesehatan dapat dilakukan melalui cara survailans atau pengumpulan data sekunder di Puskesmas dan kantor Desa/Kelurahan setempat atau melalui pengumpulan data dengan metode observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah dan survei/kunjungan rumah dengan menggunakan kuesioner.

Informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan adalah sebagai berikut :

• Penyakit/nama penyakit

• Penyebab penyakit menurut Puskesmas

• Penyebab penyakit menurut masyarakat

• Perilaku masyarakat yang dapat mengakibatkan sakit

• Perilaku masyarakat yang bisa mencegah timbulanya penyakit

• Lingkungan yang menyebabkan timbulnya penyakit

• Lingkungan yang bisa mencegah timbulnya penyakit

• Cara mencegah agar orang tetap sehat dan tidak sakit

• Cara mencegah agar penyakit tidak menular

• Apa yang bisa dilakukan oleh tiap keluarga agar terhindar dari penyakit

• Apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat agar wilayahnya terhindar     dari     penyakit.

SARAN

            Salah satu program pemerintah dalam bidang kesehatan adalah menuju tatanan Indonesia sehat 2010 yang telah berlalu dan dianggap “gagal total” hingga berubah menjadi Indonesia sehat 2030. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran tersebut salah satunya adalah dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis lokal karena mustahil tujuan dalam tatanan Indonesia sehat akan tercapai tanpa tahap yang lokal. Tahap lokal yang penulis maksud disini adalah sehat mulai dari Mikro - Makro seperti sehat dari lingkungan keluarga, RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi/Kota. Ketika semua elemen tersebut sudah sehat, maka secara otomatis terciptalah Masyarakat dalam tatanan Indonesia sehat, yang selalu didambakan.

            Beranjak dari hal tersebut diatas, sejauh apapun pencanangan program pemerintah tanpa dukungan, kesadaran dan partisipasi masyarakat, maka hanya akan menjadi program buram dan yang tak akan pernah menunjukkan eksistensinya dan hanya akan menjadi wacana dalam masalah yang tak kunjung usai. Dan saking ironisnya, anggaran APBN untuk kesehatan semakin terkikis dan inflasi pinjamin luar negeri pun makin menggurita hingga keterpurukan dalam satu sistem, bias dengan sistem yang lain yang mengakibatkan suatu permasalahan yang multifaktorial.