Ketua DPRD Sulsel Moh Roem enggan berkomentar terkait
laporan Pusat Pelaporan Analaisis Transaksi Keuangan (PPATK) 2012,
Sulsel provinsi terkorup di daratan Sulawesi.
Tim Pemenangan Calon Gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini memilih diam saat dimantai komentar melalui telepon selularnya, Rabu (29/8). Sebanyak tiga kali Tribun menghubungi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulsel namun tetap saja diam.
Demikian rekan Roem, Ajiep Padindang. Legislator Partai Golkar DPRD Sulsel yang juga ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan ini mengaku tidak mengetahui jika Sulsel terkorup.
Ajiep yang juga tim pemenangan Syahrul ini justru meminta Roem yang berkomentar, "saya tidak bisa menanggapi hal itu karena belum tau masalahnya, baiknya hubungi pimpinan dewan (Roem) saja," kata Ajiep kepada Tribun Timur, Rabu (29/8).
Anggota Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perekonomian, Mukhtar Tompo, mengakui laporan PPATK sangat akurat. Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini sepakat atas laporan tersebut.
"PPATK itu resmi, punya payung hukum dan tolak ukur yg jelas, separah inilah kita punya pemerintahan. Ini mencerminkan akuntabilitas pemerintahan lemah dan sangat tak sesuai dengan seabrek penghargaan yang kita terima," kata Muktar Tompo kepada Tribun Timur, Rabu (29/8)
Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Daerah terkorup (1,5%), disusul Sulawesi Utara (0,9%), Sulawesi Tenggara (0,6%), dan Sulawesi Tengah (0,4%). Sulawesi Barat (0,3%) berada di posisi buncit.
Koordinator Anti Corruption Committee (ACC) Abdul Muttalib, mengungkapkan, beberapa kasus yang terindikasi korupsi di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel khususnya, yakni, kasus opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Pemprov Sulsel yang kemudian ACC melaporkan ada penyimpangan Rp 560 Milyar.
"Selanjutnya kasus dana bansos Rp 35 M di Pemprov Sulsel yang kemudian diproses oleh kejaksaan namun sarat rekayasa. Menurut saya KPK patut menyorot Sulsel sabagai sarang koruptor," kata Thalib kepada Tribun Timur kemarin.
Lebih lanjut, Koordinator Kopel Sulawesi Syamsuddin Alimsyah, juga menemukan, keuangan lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel selama ini sehat. Kopel banyak menemukan praktek-praktek korupsi di gedung eksekutif tertinggi Sulsel itu.
"Ingat, WTP itu bukan tanpa korupsi, apalagi yang diaudit juga hanya sampling saja (audit general). Kalo mau kita geledah mendalam APBD Sulsel sebenarnya memang tidak sehat,
Bagaimana mungkin satu institusi atau SKPD dalam sebulan untuk perjalanan bisa menghabiskan duit Rp 3 Milyar perbulan? malah lebih. Belum lagi uang makan minum sampai Rp 30 M, tambahan di perubahan APBD yang berlakunya klender anggaran sudah tidak cukup sebulan. Lebih aneh belanja modal justru rata-rata hanya sampai tujuh persen, ini perlu diusut KPK ini,"ungkap Syamsuddin Alimsyah.
# Tribun-timur.com
Tim Pemenangan Calon Gubernur incumbent Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini memilih diam saat dimantai komentar melalui telepon selularnya, Rabu (29/8). Sebanyak tiga kali Tribun menghubungi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Sulsel namun tetap saja diam.
Demikian rekan Roem, Ajiep Padindang. Legislator Partai Golkar DPRD Sulsel yang juga ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan ini mengaku tidak mengetahui jika Sulsel terkorup.
Ajiep yang juga tim pemenangan Syahrul ini justru meminta Roem yang berkomentar, "saya tidak bisa menanggapi hal itu karena belum tau masalahnya, baiknya hubungi pimpinan dewan (Roem) saja," kata Ajiep kepada Tribun Timur, Rabu (29/8).
Anggota Komisi B DPRD Sulsel yang membidangi perekonomian, Mukhtar Tompo, mengakui laporan PPATK sangat akurat. Legislator Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini sepakat atas laporan tersebut.
"PPATK itu resmi, punya payung hukum dan tolak ukur yg jelas, separah inilah kita punya pemerintahan. Ini mencerminkan akuntabilitas pemerintahan lemah dan sangat tak sesuai dengan seabrek penghargaan yang kita terima," kata Muktar Tompo kepada Tribun Timur, Rabu (29/8)
Provinsi Sulawesi Selatan, menjadi Daerah terkorup (1,5%), disusul Sulawesi Utara (0,9%), Sulawesi Tenggara (0,6%), dan Sulawesi Tengah (0,4%). Sulawesi Barat (0,3%) berada di posisi buncit.
Koordinator Anti Corruption Committee (ACC) Abdul Muttalib, mengungkapkan, beberapa kasus yang terindikasi korupsi di lingkup pemerintah Provinsi Sulsel khususnya, yakni, kasus opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada LKPD Pemprov Sulsel yang kemudian ACC melaporkan ada penyimpangan Rp 560 Milyar.
"Selanjutnya kasus dana bansos Rp 35 M di Pemprov Sulsel yang kemudian diproses oleh kejaksaan namun sarat rekayasa. Menurut saya KPK patut menyorot Sulsel sabagai sarang koruptor," kata Thalib kepada Tribun Timur kemarin.
Lebih lanjut, Koordinator Kopel Sulawesi Syamsuddin Alimsyah, juga menemukan, keuangan lingkup pemerintah provinsi (Pemprov) Sulsel selama ini sehat. Kopel banyak menemukan praktek-praktek korupsi di gedung eksekutif tertinggi Sulsel itu.
"Ingat, WTP itu bukan tanpa korupsi, apalagi yang diaudit juga hanya sampling saja (audit general). Kalo mau kita geledah mendalam APBD Sulsel sebenarnya memang tidak sehat,
Bagaimana mungkin satu institusi atau SKPD dalam sebulan untuk perjalanan bisa menghabiskan duit Rp 3 Milyar perbulan? malah lebih. Belum lagi uang makan minum sampai Rp 30 M, tambahan di perubahan APBD yang berlakunya klender anggaran sudah tidak cukup sebulan. Lebih aneh belanja modal justru rata-rata hanya sampai tujuh persen, ini perlu diusut KPK ini,"ungkap Syamsuddin Alimsyah.
# Tribun-timur.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar